Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Additional Navigation

Profil

Nama Organisasi


 

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang

 

Tempat dan Waktu Pendirian


 

BKBH Universitas Muhammadiyah Malang  didirikan di Malang pada tanggal 27 Maret 1997.

 

Pendiri BKBH


 

BKBH Universitas Muhammadiyah Malang  didirikan oleh Fakultas Hukum dan di dukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (law enforcement) di tanah air, khususnya “access to justice” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan.

 

Kedudukan BKBH


 

Adalah sebuah lembaga independen yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

 

Dasar Pemikiran Pendirian BKBH


 

Sistem politik yang dibangun dan dijalankan pada masa itu sangat berpengaruh tidak hanya terhadap produk hukum yang dilahirkan yang sangat kental dengan  materi muatan “hukum yang otoriter” yang cenderung bersifat “status quo”, namun juga penegakan hukum (law enforcement) yang cenderung tidak berpihak kepada keadilan, tetapi lebih berpihak kepada “kemauan” penguasa.

Di samping itu, kurang transparannya biaya berperkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan pengacara dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlidungan terhadap hak-hak mereka.

Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang  dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan itu. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum” yang disingkat dengan “BKBH”.

Dalam perkembangannya, BKBH tidak hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai semacam “lprakrek magang” civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori dan hukum positif, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum (seperti pembuatan rekes-rekes hukum, pemberian penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, serta mendampingi advokat ke berbagai institusi pemerintah, swasta, dan penegak hukum, yakni: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian) . Dengan demikian, sistem perkuliahan di Fakultas Hukum didesain secara komprehensif dengan meletakkan praktek hukum sebagai salah satu dari keunggulan “kompetitif”.

 

Shared: