Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Rumah Sewa Diopersewakan

Rumah Sewa Diopersewakan

 

Pengasuh rubrik konsultasi hukum BKBH Yth, mohon bantuan atas kasus saya, ceritanya begini: saya mempunyai rumah di Tlogomas yang saya sewakan/kontrakkan kapada seseorang sebut saja X selama lima tahun. Dalam tahun kedua masa sewa/kontrak rumah ternyata rumah saya tersebut diubah bagian depannya (teras). Kemudian oleh X disewakan lagi/ dikontrakan selama 2 tahun dengan harga hampir dua kali lipat dari harga sewa/kontrak yang saya lakukan dengan X. Oper kontrak tersebut saya ketahui setelah secara tidak sengaja menengok rumah saya tersebut, karena saat ini saya tinggal di Surabaya. Kemudian ketika hal itu saya tanyakan kepada X dengan seenaknya X menjawab bahwa seharusnya saya berterima kasih karena X telah memperbaiki teras rumah saya. Namun saya tidak bisa menerima hal tersebut. Bagaimana posisi hukum saya sebagai pemilik rumah, mengingat penyewa/kontrak dalam hal ini X telah berbuat diluar kesepakatan, meskipun tidak tertulis (perjanjian lian tersebut hanya memuat harga dan masa sewa/kontrak). Terima kasih atas bantuannya.

Wati di Tlogo mas Malang

 

Jawab:

Ibu Wati Yth, terima kasih telah mempercayakan kasus Anda kepada kami. Dari kasus ibu tersebut dapat diambil hikmah dalam hal ini pentingnya perjanjian sewa-menyewa atau kontrak dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut memuat, paling tidak harga, masa sewa/kontrak, hak dan kewajiban lainnya serta hal-hal lain yang dimungkinkan  agar supaya dengan adanya perjanjian sewa menyewa rumah tersebut memberikan jaminan kepada penyewa dan pihak yang menyewakan dan tentunya menjamin adanya kepastian hukum, sehingga kecenderungan salah satu pihak, khususnya penyewa untuk melakukan penyimpangan bisa dieleminir. Misalnya masalah mengopersewakan rumah yang disewa kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak yang menyewakan. Atau juga melakukan perubahan rumah dll. Perlu diketahui bahwa mengubah bentuk bangunan rumah, mengopersewakan dan atau memindahkan hak penghunian  atas rumah yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain (pihak ketiga)dengan tanpa izin tertulis dari pemilik, yang dilakukan oleh pihak penyewa, maka hal tersebut adalah dilarang. Pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan pemerintah No.44 tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik sebagaimana disebutkan  dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “ penyewa dengan cara apapun dilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunian atas rumah yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik”. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “ penyewa dilarang merubah bentuk bangunan tanpa izin tertulis dari pemilik “ jadi meskipun tidak diaur secara tertulis dalam perjanjian, akan tetapi dalam prakteknya ternyata pihak penyewa pengopersewakan/kontrak dan atau melakukan perubahan terhadap rumah tersebut. Maka berdasarkan aturan diatas jelas-jelas tidak diperbolehkan. Maka ibu sebagai pemilik rumah dapat memutuskan hubungan sewa menyewa rumah terhadap X secara sepihak meskipun jangka masa sewa belum habis. Dan X berkewajiban mengembalikan rumah dengan baik seperti keadaan semula sedangkan uang sewa yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali, hal ini diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf (b) PP No. 44 Tahun 1994. Demikian kedudukan dan hak ibu dalam kasus tersebut kuat dalam hukum. Semoga bermanfaat.         

Shared: