Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Konsumen VS Developer

Konsumen Vs Developer

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.

Pengasuh rubrik Konsultasi Hukum yang saya hormati, nama saya NA, seorang pegawai swasta dari Surabaya. Saya sedang mempunyai masalah dengan Developer tempat saya membeli rumah. Bulan Desember 2008, saya melakukan transaksi pembelian rumah dari PT. KBP di PGE (lokasi di Daerah X). Rumah yang saya beli type 70/135 seharga Rp. 143,5 juta. Uang muka sudah saya lunasi pada akhir Januari 2009 sebesar 15 jt. Dana untuk pembayaran BPHTB, AJB, BBN, PBB sebesar 6,625 juta juga sudah saya lunasi pada awal Februari 2008. Saya berniat menempati rumah tersebut pertengahan bulan Juni 2009. Tanggal 26 Maret 2009 kemarin saya berniat melunasi pembayaran atas pembelian rumah tersebut dan melakukan penanda-tanganan Akta Jual Beli Sehari sebelum ke notaris, saya mampir ke lokasi melihat kondisi rumah yang akan saya beli.

 

Betapa kagetnya saya saat itu, melihat beberapa rumah sudah dihuni tetapi dengan kondisi listrik yang memprihatinkan, termasuk rumah yang mau saya beli. Di rumah-rumah tersebut ternyata belum dipasang Meteran Lisrik. Aliran listrik diambilkan dari kabel yang ketika saya usut asalnya, ternyata "menyalur" dari Kantor Pemasaran. Setelah saya tanyakan ke warga, ternyata dari pihak Developer menyatakan bahwa PLN tidak mampu menyediakan meteran meski rumah telah didaftarkan, sehingga warga terpaksa harus "menyalur" untuk mendapatkan listrik tersebut sampai meteran listrik terpasang. Kira-kira waktu pemasangan membutuhkan waktu 4 bulan.

 

Saya tentu saja sangat khawatir dengan kondisi ini. Yang saya khawatirkan adalah aspek legalitas dan aspek keamanan bangunan atas tindakan instalasi tersebut. Kemudian saya bertanya ke pihak Developer dan penandatanganan AJB saya pending terlebih dahulu. Alangkah terkejutnya saya ketika Developer memberi tahu bahwa persoalan listrik seperti ini telah terjadi semenjak 2 tahun yang lalu. Berarti pada saat saya melakukan transaksi bulan Desember kemaren, mereka tahu ada persoalan listrik, tetapi tidak memberitahu saya. Yang membuat saya marah, alasan mereka tidak memberi tahu saya adalah karena pada waktu itu saya tidak menanyakan persoalan listrik ketika melakukan transaksi pembelian rumah. Mereka juga beralasan bahwa dalam form pemesanan rumah yang saya tanda-tangani sudah tercantum klausula yang menyatakan bahwa pemasangan meteran listrik, tergantung instansi yang bersangkutan. Hal itu memang benar, namun saya tidak menyangka bahwa waktu pemasangan meteran listrik sampai 4 bulan dari jangka waktu realisasi. Lagipula sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang terbukti para konsumen yang telah menempati rumah di lokasi tersebut, belum memiliki meteran listrik.

 

Saya akhirnya mencoba bernegosiasi dengan Developer. Saya menawarkan 2 opsi kepada Developer. Yang pertama segera mengurus pemasangan meteran listrik  di rumah saya sebelum bulan Juni, atau yang kedua, transaksi dibatalkan saja dan semua uang yang telah saya bayarkan harus dikembalikan. Pihak Developer ternyata tidak bersedia mengembalikan semua uang yang telah saya bayarkan karena saya telah dianggap menyetujui semua syarat pembelian rumah, jadi apabila saya membatalkan maka dianggap membatalkan secara sepihak. Sesuai dengan perjanjian, dana saya hanya akan dikembalikan sebesar (kira-kira) 4 juta, dari 21,625 juta yang sudah saya setorkan.  Developer akhirnya menawarkan untuk sementara waktu sampai meteran listrik terpasang, mereka akan menyalurkan listrik yang "besarnya" hanya cukup untuk lampu dan TV sampai meter terpasang. Saya terus terang langsung protes, karena menurut perjanjian jual beli, rumah yang saya beli listriknya sebesar 1300 Watt. Nah yang menjadi pertanyaan saya bagaimana posisi saya sebagai konsumen secara hukum serta upaya hukum apa yang dapat saya tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini sekaligus memberikan efek jera pada developer.

 

Demikian, atas perhatian dan saran yang diberikan pengasuh, saya sampaikan terimakasih.

Wassalam

Yuli-Malang

 

 

JAWABAN:

 

Saudara NA yang kami hormati, kami turut prihatin atas persoalan yang menimpa anda. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak anda selaku konsumen secara jelas dan tegas dilindungi oleh hukum. Posisi anda dalam masalah ini cukup kuat untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum mengingat hak – hak anda selaku konsumen telah dilanggar dan dirugikan oleh PT. KBP selaku developer yang notabene merupakan pelaku usaha.

 

Hak-hak anda selaku konsumen yang dilanggar oleh PT. KBP adalah hak – hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (pasal 4 huruf c,d, g dan huruf h UU No. 8 Tahun 1999).

 

Secara hukum, pelanggaran yang dilakukan PT. KBP adalah tidak menjalankan kewajibannya selaku pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 7 huruf b UU No. 8/ 99). PT KBP juga telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan klausula baku pada surat pemesanan rumah yaitu tentang  "Waktu Pemasangan listrik bergantung instansi yang bersangkutan". Meskipun anda telah menandatangani surat tersebut, pencantuman klausul tersebut tidak dibenarkan karena klausul tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18 huruf a UU No. 8 Tahun 1999), apalagi sebelumnya PT KBP tidak menginformasikan permasalahan listrik di komplek perumahan tersebut. Atas keseluruhan tindakan pelanggaran yang merugikan anda selaku konsumen maka pimpinan atau para pengurus PT. KBP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Untuk menyelesaikan permasalahan anda, ada dua upaya hukum yang dapat anda tempuh. Yang pertama anda dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara Non Litigasi (di luar pengadilan) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK akan melakukan penelitian dan pemeriksaan atas sengketa yang terjadi antara anda dengan PT. KBP, kemudian menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi, konsiliasi, atau arbiterase untuk selanjutnya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak anda sebagai konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku usaha (pasal 45 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999). Oleh karena itu putusan BPSK nantinya dapat anda jadikan bukti untuk meyelesaikan permasalahan anda secara Litigasi (melalui pengadilan), baik secara pidana maupun  perdata. 

 

Demikian saran dari kami, semoga dapat menyelesaikan permasalahan yang anda hadapi.

 

 

Wassalam

Shared: