Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Membagi Setengah Gaji PNS untuk Mantan Istri

Membagi Setengah Gaji PNS Untuk Mantan Isteri

 

 

YTh. Pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan saya, Yuli dari Malang.  Melalui rubrik ini saya ingin menanyakan permasalahan rumah tangga saya yang sangat rumit dan hingga sekarang masih belum terselesaikan.  Saya baru saja menyelesaikan proses perceraian dengan suami saya di Pengadilan Agama kota Malang, dimana posisi saya dalam kasus perceraian tersebut adalah sebagai termohon. Suami saya adalah PNS di salah satu instansi pemerintah di kota Malang dan selama berumah tangga, saya dan suami tidak dikaruniai anak.

 

Dalam proses sidang perceraian, saya mengajukan gugatan balik terhadap suami saya mengenai pemenuhan hak saya sebagai mantan isteri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami yaitu berupa nafkah Iddah selama 3 bulan. Kemudian mengingat suami saya adalah seorang PNS, dan perceraian terjadi atas kehendak suami saya, maka saya juga menggugat suami saya untuk memberikan sebagian dari gajinya kepada saya sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990. Atas gugatan balik saya tersebut, hakim kemudian memutuskan menerima gugatan saya atas nafkah Iddah dan menyatakan tidak menerima gugatan saya mengenai pembagian setengah gaji PNS, dengan alasan bahwa pembagian gaji PNS bukan kewenangan Pengadilan Agama. Setelah putusan sidang perceraian, saya menghadap atasan suami saya untuk menanyakan perihal pembagian gaji mantan suami saya, tapi beliau terkesan cuek dan mengatakan bahwa seharusnya persoalan pembagian gaji diselesaikan ketika mengurus izin perceraian. Jadi menurut beliau saya terlambat. 

 

Yang menjadi pertanyaan saya adalah atas putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut, khususnya mengenai tidak diterimanya gugatan saya mengenai pembagian setengah dari gaji mantan suami, bagaimana langkah saya selanjutnya untuk mendapatkan hak saya sebagai mantan isteri? Mengingat selama ini saya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengandalkan gaji dari suami saya.

 

Demikian, atas perhatian dan saran yang diberikan pengasuh, saya sampaikan terimakasih.

 

Wassalam

Yuli-Malang

 

 

 

 

 

Jawaban;

 

Ibu Yuli yang kami hormati, sebelumnya kami sangat salut dengan kegigihan anda untuk memperjuangkan hak sebagai isteri yang diceraikan oleh suami. Langkah yang anda ambil dengan mengajukan gugatan balik terhadap suami mengenai hak atas nafkah Iddah dan hak atas sebagian dari gaji suami yang berprofesi sebagai seorang PNS, sudah sangat tepat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 pasal (8) ayat (1) yang berbunyi “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan pembagian atas gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”, kemudian dalam ayat (3) disebutkan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil Pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya”. Pembagian gaji PNS kepada mantan isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga mantan isteri PNS yang bersangkutan menikah lagi.

 

Mengenai mekanisme pembagian gaji tersebut, dalam Surat Edaran kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, disebutkan bahwa pembagian gaji PNS yang bercerai adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, dalam hal ini misalnya Kepala Dinas, Bupati atau Walikota. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila hakim menyatakan tidak berwenang memutus karena persoalan tersebut sudah masuk dalam wilayah administrasi kepegawaian.  

 

Atas putusan hakim tersebut, langkah yang bisa anda ambil adalah mengajukan permohonan kepada atasan mantan suami, yaitu kepala instansi pemerintah tempat mantan suami anda bekerja untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembagian gaji mantan suami kepada anda sebagai mantan isteri, dengan melampirkan putusan cerai dari  Pengadilan Agama. Kemudian apabila kepala instansi pemerintah tersebut tidak mengindahkan permohonan anda, maka anda bisa mengajukan gugatan terhadap kepala instansi pemerintah tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah melakukan tindakan yang merugikan anda, yaitu tidak mengeluarkan SK mengenai pembagian gaji mantan suami anda, padahal sudah menjadi kewajibannya.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal (53) disebutkan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Tindakan kepala instansi pemerintah yang tidak mengeluarkan SK padahal sudah menjadi kewajibannya, dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal (53) yaitu “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewjibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara”

 

Mengenai alasan yang disampaikan kepala dinas yang menyatakan bahwa pembagian gaji PNS yang bercerai harus diselesaikan pada saat mengurus izin perceraian, menurut pengasuh adalah alasan yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Meskipun dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 tidak diatur secara jelas mengenai prosedur pembagian gaji PNS yang bercerai, namun secara logika seharusnya penerbitan SK pembagian gaji PNS yang bercerai dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan sekaligus menjadi bukti otentik adanya perceraian PNS yang bersangkutan, sehingga apa yang anda lakukan sudah tepat.

 

Demikian saran dari kami, semoga dapat menyelesaikan permasalahan yang anda hadapi.

 

 

Wassalam

 

Tim Konsultan Hukum BKBH UMM

Masjid AR.Fachruddin, Lt.1.

Telp (0341) 464318. ext. (193)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared: