Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Perceraian dan Perebutan Anak

PERCERAIAN DAN PEREBUTAN ANAK
 

Yang terhormat, tim konsultasi hukum BKBH.

Nama saya adalah R, seorang perempuan yang sudah menikah selama 7 tahun dengan suami saya (sebut saja namanya S). selama perkawinan saya dengan S, kammi tidak dikaruniai anak kandung hingga kami mengasuh 2 orang anak bernama Y (5 tahun) dan W (2 tahun). Beberapa bulan yang lalu saya lihat perangai suami saya muali berubah dia kasar dan sering bepergian keluar kota. Baru-baru ini saya tahu ternyata dia memiliki wanita lain(WIL) yang disembunyikannya diluar kota. Saya menanyakan hal tersebut padanya secara langsung dan dia pun mengakuinya. Tentu saja sebagai wanita saya sangat keberatan dan saya sampaikan hal itu pada suami saya. Tapi, yang saya harapkan sangat jauh dari perkiraan saya karena dia ternyata malah menikahi wanita itu pada akhir tahun lalu. Hal ini menyebabkan kami jadi sering bertengkar karen asuami saya jadi tidak pernah pulang dan selalu ada dirumah istri mudanya. Untuk itu saya ingin mengajukan cerai padanya.

  1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengajukan cerai pada suami saya?
  2. Apa yang harus saya lakukan agar anak-anak tetap bersama saya walaupun setelah perceraian?
  3. Selama pernikahan kami memiliki beberapa harta benda dapatkah itu menjadi hak milik saya setelah perceraian?  
  4. Dalam pernikahan tersebut suami saya pernah mengalihnamakan beberapa hartanya atas nama saya, dapatkah itu tetap menjadi milik saya?mengingat dia telah menduakan saya dengan wanita lain.

Yang terhormat ibu R,

Terima kasih sebelumnya karena telah mempercayai kami untuk konsultasi masalah hukum yang ibu hadapi. Dalam hal pengajuan gugat cerai pada suami ibu bisa menghadap langsung pada petugas PPPN sendiri atau menggunakan kuasa hukum adapun dalam hal pengajuan cerai tersebut ibu harus menyampaikan alasan ibu yakni poligami yang dilakukan suami, karena poligami tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali termasuk pada harta yang ibu dan suami peroleh selama perkawinan(pasal 56 (3) KHI buku I)

  1. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama yang berwenang atas domisili ibu.
  2. Berdasarkan pasal 105 KHIbuku I hak asuh anak yang belum mumayyis(belum 12 tahun) berada dibawah asuhan ibunya.
  3. Harta benda yang didapat selama masa perkawinan merupakan harta gono-gini yang harus dibagi dua antar suami-istri yang akan bercerai.
  4. Pengalihnamaan harta benda bawaan ssuami atas nama istri dapat dikatakan sebagai hibah tanpa akta hibah, yang dalam hal hibah selain orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali (Pasal 99 KHI buku II), jadi tidak usah khawatir karena hibah suami kepada ibu tidak dapat ditarik kembali sehingga harta tersebut akan tetap menjadi hak milik ibu sesuai dengan akta kepemilikan.   adalah
Shared: