Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum PK Halangi Pembangunan Rumah

PK HALANGI PEMBANGUNAN RUMAH

 

Assalamu’alaikum, wr.wb.

Pengasuh rubrik Konsultasi Hukum yang saya hormati, nama saya Santi dari Malang. Saya ingin menanyakan permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Suami saya membeli tanah seluas 600 m2 dari seseorang bernama Pak AG dengan status tanah tersebut masih letter C. Saat ini kami baru memulai membangun rumah di atas tanah tersebut. Dalam perjalanan pembangunan rumah, ternyata ada seseorang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut, sebut saja Pak RH. Dari informasi yang kami dapatkan, memang sebelumnya ada sengketa kepemilikan tanah tersebut antara Pak AG dan Pak RH. Sudah diputuskan pengadilan hingga Kasasi di Mahkamah Agung, bahwa Pak AG memenangkan perkara. Setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan, Pak RH mengajukan PK, tapi kemudian ditolak karena tidak ada bukti baru. Saat ini proses pembangunan rumah saya di tanah itu dihalangi secara fisik oleh Pak RH dengan alasan dia kan mengajukan PK lagi ke MA karena telah memiliki bukti baru.

 

Untuk Akta Jual Beli antara suami saya dan Pak AG masih dalam proses di kecamatan setempat. Tapi Pak AG memberikan pernyataan bermaterai yang intinya dia mengizinkan kami membangun rumah di tanah tersebut selama proses AJB belum selesai. Mohon tinjauan dari sisi hukumnya hak suami saya atas tanah tersebut dan bisakah kami tetap melanjutkan untuk menbangun rumah ditanah tersebut atau sebaiknya ditunda dulu karena perkara antara Pak AG dan Pak RH? Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum, Wr.Wb

 

 

Jawaban:

Wa’alaikumsalam, wr.wb. Ibu Santi yang kami hormati, terkait dengan permasalahan anda dan suami, perlu kami jelaskan bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU No 5/2004 jo. UU No 3/2009  Tentang Mahkamah Agung ditegaskan: 

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

2.  Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

 

Berdasarkan kronologi kasus yang anda uraikan, sejak putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Pak AG berkekuatan hukum tetap, maka tanah tersebut secara hukum telah sah menjadi milik Pak AG. Apalagi diperkuat dengan putusan MA yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pak RH. Dengan demikian, sepanjang jual beli yang dilakukan antara suami anda dengan Pak AG memenuhi semua persyaratan, maka jual beli tersebut sah dan suami anda memiliki hak atas tanah tersebut secara sah.

 

Mengenai tekanan secara fisik yang dilakukan oleh pak RH, anda tidak perlu khawatir dengan alasan PK kedua kalinya sebagaimana disampaikan Pak RH. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 tersebut di atas, sesungguhnya Pak RH tidak dapat lagi mempermasalahkan tanah sengketa yang dibeli suami Anda. Dan jika Pak RH tetap menghalang-halangi anda dan suami, apalagi sampai melakukan pengancaman, dsb,  anda, suami dan Pak AG dapat saja melaporkan Pak RH ke Polisi. 

 

Dengan demikian, anda dan suami anda tetap dapat melanjutkan membangun rumah di atas tanah tersebut karena apapun yang menjadi alasan Pak RH, bukan suatu halangan secara hukum. Untuk lebih menegaskan kepemilikan anda dan suami atas tanah tersebut, sebaiknya anda segera mengurus penyelesaian Akta Jual Beli dan sertifikasi tanah tersebut. Demikian, semoga dapat membantu menyelesaikan permasalahan anda.
Wassalamu’alaikum.

 

Shared: