Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Kasus Kontrak

KASUS KONTRAK


Assalamu’alaikum wr. Wb

 

Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Saya Agus (23) tahun dan temen saya Rido (22) mahasiswa fakultas teknik semester 2 salah satu universitas swasta di Malang. Sembari kuliah saya mencoba untuk berwira usaha dengan menjadi distributor pakaian dari pekalongan. Kemudian kami berdua melakukan transaksi dengan salah seorang pedagang kain di Malang. Saya dan temen saya melakukan ini hanya dengan modal kepercayaan begitu juga dengan produsen barang kami yang kebetulan kenal dengan saya. Nah, dalam perjanjian kami dengan pedagang itu, kami memasok barang seharga kurang lebih sepuluh juta rupiah yang pembayarannya dilakukan dengan giro dilakukan yang diangsur secara bertahap selama enam kali. Pada pencairan giro pertama tidak ada masalah, namun pada pencairan yang kedua pihak bank mengatakan bahwa giro tersebut kosong. Setelah saya konfirmasi ke pihak bank ternyata rekening tersebut sudah di blokir (hangus). Kemudian kami membicarakan lagi dengan pedagang itu dia sanggup membayar akan tetapi dibayar secara mengangsur. Kami tidak membuat surat perjanjin, apakah kedudukan kami kuat secara hukum bila kami menempuh jalur hukum? Kedua apa yang seharusnya kami lakukan?

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Agus dan Rido

Malang

 

 

Jawaban

 

Wallaikumsalam, Mas Agus dan mas Rido di Malang, kalian sudah melakukan terobosan yang baik dalam menjalani bisnis. Satu hal yang seringkali kita lupakan saat menjalin hubungan bisnis kita, kepercayaan. Hal ini adalah modal yng kedua setelah modal dana. Namun bukan kepercayaan yang sekedar percaya, apalagi dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dan menggunakan sistem transaksi yang mudah dan canggih. Dan sehrusnya mas Agus dan mas Rido tidak boleh melupakan yang namanya surat-surat perjanjian, baik perjanjian jual beli, sewa beli, peminjaman, hutang maupun perjanjian kerjasama.

Bukan kita tidak percaya dengan kolega kita, namun ini menjadi jaminan buat kita agar apa yang telah kita sepakati dan di perjanjikan memiliki kekuatan hukum ketika terjadi masalah seperti yang saudara alami. Suraat perjanjian ini akan menjadi bukti ketika sengketa yang kita alami sampai di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang diakui secara enumeratif yaitu : 1. keterangan saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa. Sedangkaan dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) alat bukti terdiri dari : 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi, 3. Prasangka, 4. Pengakuan dan 5. Sumpah. Nah dari dua Kitab Hukum Acara tersebut yang dimaksud dengan surat perjanjian termasuk dalam kategori surat atau bukti tulisan. Apalagi dengan perjanjian yang nilainya cukup besar, hal ini untuk menghindri resiko terjadinya Wan Prestasi (ingkar janji) dari masing-masing pihak, sehingga ada pihak lain yang dirugikan.

Kedua, sebelum kita melangkah ke penyelesaian secara hukum alangkah baiknya persoalan tersebut diselesaikan secara damai dan perundingan. Dengan demikian hubungan kita dengan kolega kita juga tetap baik dan menguntungkan. Alangkah baiknya mas Agus dan mas Rido membicarakan dulu permasalahan ini dengan pihak pedagang yang bermasalah. Lebih baik dibuat perjanjian yang kedua mengenai pembayaran pada perjanjian yang pertama yang belum terlunasi oleh pedagang itu. Kemudian kalau memang kolega anda sudah tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakkannya maka dia sudah melakukan Wan Prestasi atas perjanjian yang sudah disepakti bersama.

Tentunya saudara berada pada pihak yang menguntungkan ketika dalam perkara ini anda memiliki cukup bukti dan saksi yang menguntungkan anda. Anda bisa saja melakukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini, jika tidak ada penyelesaian damai. Kemudian untuk yang berikutnya anda bisa memperbaiki atu memperbaharui perjanjian yang telah ada dan menuangkan ke dalam surat perjanjian jual beli yang berisikan judul perjanjian, tempat dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, poin-poin yang disepakati,sanksi, tanda tngan dan nama terang para pihak dan saksi-saksi yang jumlahnya minimal dua orang saksi. Untuk kontribusi ke negara perjanjian tersebut baiknya di tempel materai dan perjanjian tersebut dibuat rangkap yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Demikian jawaban dari kami yang cukup singkat yang semoga hl ini bisa memperingan beban pikiran anda berdua dan bermamfaat buat kita semua.

 

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

 

(TIM BKBH-UMM)

 

Shared: