Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Kasus Sengketa Tanah

KASUS SENGKETA TANAH


Assalamu’alaikum wr.wb.

 

Pengasuh BKBH yang saya hormati, Saya Salimin (22) mahasiswa asli Madiun. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sengketa tanah. Persoalan ini terjadi antara ayah saya dengan saudara ayah saya (paman saya). Beberapa hari yang lalu ada dua orang pengacara datang ke rumah saya dengan membawa surat somasi pengosongan lahan dan surat perintah pengosongan tanah dari Pengadilan Negeri Madiun. Mereka meminta keluarga kami mengosongkan tanah dan rumah yang kami diami. Surat dari pengadilan negeri madiun berdasar pada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak paman saya. Padahal ditingkat pertama dan banding dimenangkan oleh pihak kami.

Anehnya kami tidak pernah di beritahu dan panggilan siding oleh MA dan tidak diberi salinan putusan dari MA dan ternyata surat dari PN Madiun tidak menggunakan kop surat. Ini sangat janggal, belum lagi lokasi tanah, alamat, luas dan batas-batas tanah tidak sesuai dengan sertifikat tanah yang kami miliki. Kasus ini sebenarnya sudah lama sekitar tahun 1995 dan sertifikat tanah kami diterbitkan sekitar tahun 2003. Kami sudah menjelaskan kepada kuasa hukum dari paman saya kalau objek yang disengketakan salah. Karena alamat, luas tanah dan batas-batas tanah adalah sama dengan tanah yang dimiliki oleh paman saya yang kini dibeli orang lain. Mohon penjelasan kepada pengasuh Rubrik Konsultasi BKBH UMM untuk menjelaskan hal ini.

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.

 

Salimin, Malang.

 

Jawab

 

Walaikumsalam wr.wb. Saudara Salimin, sebelumnya saudara harus waspada terhadap kuasa hukum mereka, apakah mereka dibekali dengan surat kuasa oleh pemberi kuasa. Kemudian mengenai surat dari Pengadilan yang mereka tunjukan juga harus dicermati betul, apakah benar-benar dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Madiun. Apalagi surat itu tidak menggunakan kop surat. Mintalah saliannya untuk menjadi barang bukti dikemudian hari ketika ada permasalahan.

Tentunya ketika saudara memenangkan pada tingkat pertama dan banding saudara mendapatkan salinan putusan dari pengadilan bersangkutan. Kemudian ketika diajukan lagi ke Mahkamah Agung saudara akan mendapatkan pemberitahuan dari MA. Dari kasus yang saudara ceritakan kemungkinan ada salahpaham dan error in objecto (salah pada objek yang disengketakan). Hal ini dibuktikan dengan latak tanah, luas tanah, alamat dan batas-batasnya berbeda dengan yang tercantum di sertifikat tanah yang saudara miliki. Dan menurut prosedur hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah jika objek tanah masih dalam sengketa. Saudara tidak usah khawatir karena sertifikat tanah sebagai bukti otentik sudah saudara pegang dan tanah juga saudara kuasai. Dan sebenarnya paman saudara itu mempermasalahkan tanah yang dimilikinya yang sekarang dipegang orang lain. Untuk membuktikan bahwa pihak mereka memenangkan kasasi maka mintalah salinan putusan kepada kuasa hukum mereka. Jika benar mereka telah melakukan kasasi dan memenangkannya, saudara bisa melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung karena adanya novum (bukti baru) yaitu tidak adanya pemberitahuan dan panggilan dari Mahkamah Agung, karena pihak saudara merupakan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut yang seharusnya mendapat pemberitahuan dan panggilan sidang.

Demikian solusi yang kami berikan terhadap permasalahan yang saudara miliki, semoga ini menjadi soluasi yang baik untuk saudara.

 

TIM BKBH UMM

Shared: