Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Rsign Tanpa Membayar Penalty

Resign Tanpa Membayar Penalty

 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.

Pengasuh rubrik Konsultasi Hukum yang saya hormati,  nama saya Bagas dari Jakarta. Saya ingin menanyakan permasalahan yang sedang saya alami. Saya terikat kontrak kerja dengan salah satu Bank milik swasta di Jakarta selama 2 Tahun. Dalam perjalanannya saya merasa pekerjaan yang saya jalani tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada saat interview. Oleh karena itu saya merasa tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini dan saya ingin berhenti. Yang menjadi permasalahan adalah dalam perjanjian kerja antara saya dengan pihak Bank disebutkan bahwa saya harus menitipkan atau menjaminkan ijazah dan transkrip nilai saya sebagai bukti kesungguhan saya dalam melaksanakan perjanjian kerja. Kemudian dalam perjanjian kerja tersebut juga disebutkan bahwa apabila saya mengundurkan diri atau mengakhiri kesepakatan kerja secara sepihak, maka saya harus membayar penalty sebesar 25 juta rupiah.

 

Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa saya bisa resign tanpa membayar penalty? dan  apa saya akan dituntut secara hukum apabila saya tidak mampu membayar penalty tersebut? Kemudian bisakah saya mengambil ijazah dan transkrip nilai saya ketika perjanjian kerja ini berakhir?

 

Terus terang saya bingung dan sangat membutuhkan saran dari pengasuh karena saat ini saya tidak memiliki uang sebesar 25 juta rupiah untuk membayar penalty kepada pihak bank. Namun disisi lain saya juga sudah tidak betah lagi bekerja di Bank tersebut. Demikian, atas perhatian dan saran yang diberikan, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.

Saudara Bagas yang kami hormati, kami sangat mengerti akan kebingungan dan kegundahan hati anda karena menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nurani anda. Perlu anda ketahui bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, sejauh semua persyaratan telah dipenuhi, maka perjanjian kerja antara anda dengan perusahaan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Oleh karena sah dan mengikat kedua belah pihak, maka Perjanjian kerja tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

 

Terkait dengan keinginan untuk resign atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, Pasal 62 UU No. 13/2003 menegaskan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

 

Jadi, jika anda ingin resign ditengah hubungan kerja yang masih berjalan, maka anda berkewajiban untuk membayar denda pinalty sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 13/2003 di atas. Bagaimana besaran dendanya ? kalau melihat ketentuan pasal 62 di atas, besaran denda/ganti rugi adalah sebesar upah kerja anda sebulan dikalikan jangka waktu berakhirnya hubungan kerja. Namun karena telah diperjanjikan dalam perjanjian  kerja antara anda dengan perusahaan, maka besarnya ganti rugi yang harus anda bayar adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja, yaitu sebesar 25 juta rupiah.

 

Mengingat bahwa perjanjian kerja tersebut telah sah dan mengikat, tentunya secara hukum ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenui oleh masing-masing pihak. Jadi Jika anda tetap ingin mengundurkan diri namun tidak mampu membayar denda penalty, maka sudah menjadi haknya Pengusaha/ Perusahaan untuk menagih denda penalty tersebut baik melalui jalur hukum maupun non hukum.

 

Dalam hal pengambilan ijazah yang ditahan, sepanjang anda telah memenuhi isi kontrak/ perjanjian kerja tentunya tidak ada alasan perusahaan untuk tetap menahan ijazah dan transkrip nilai anda tesebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang anda hadapi.

 

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.

 

 

 

 

Shared: