Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Rubik Konsultasi Hukum Perdata Kediri

PERDATA KEDIRI

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 

            Langsung saja, saya Dini, suami saya (B.Alam) seorang pengusaha yang bergerak dalam bisnis jual beli alat dan bahan bangunan di kota kediri. Dua bulan yang lalu suami saya bertemu dengan seorang investor ( Mrs. Lin) yang siap bekerja sama dalam proyek pembangunan sebuah sekolah senilai Rp.850.000.000,00.

Nah dalam hal ini suami saya sebagai pihak pengembang yang menjalankan proyek itu. eh di tengah jalan pengerjaan proyek ini ternyata pihak investor menuduh suami saya telah menggelapkan dan suami saya melakukan penipuan. Kemudian Pihak investor tersebut melaporkan suami saya ke polisi dan kemudian ditahan di Rutan Kepolisian Resort Kediri atas dasar pasal sangkaan tindak pidana yang termaksud dalam Pasal 378 Subsidair 372 KUHP padahal kita telah melakukan perjanjian hitam diatas putih. Dan sekarang suami saya dalam keadaan sakit.

Nah dari peristiwa tersebut saya minta solusinya. Terimakasih atas bantuannya.

 

                                                                                                                                                Dini, Kediri.

 

Wa’alaikumssalam Wr.Wb.

 

Kepada Ibu Dini, melihat kasus yang sedang di alami oleh suami Ibu (B.Alam) lebih merujuk sebagai kasus perdata dan hamper tidk ada unsur yang mengarahkan kepada kasus pidana, karena kerjasama pihak B.Alam dengan Mrs.Lin dilakukan dengan perjanjian tertulis. Apalagi kerjasama tersebut atas dasar niat yang baik. Dan ketika B.Alam dilaporkan atas dasar penggelapan dan penipun tidaklah berdasar, karena ketika B.Alam telah melaksanakan proyek tersebut dan perjanjian kerjasama di buat secara tertulis maka kasus ini adalah murni kasus perdata.

Kalaupun terjadi pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah di buat, maka pihak yang mengingkari telah melakukan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan secara hukum saudara dalam posisi yang kuat, tentunya dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga Ibu Dini tidak usah khawatir dalam menghadapi kasus tersebut, jika kasus tersebut diteruskan ke meja hijau.

Namun dalam menyelesaikan kasus ini sebenarnya tidak harus menggunakan jalur hukum, namun bisa menggunakan jalur mediasi ataupun jalan damai atau sering di sebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak saling merugikan dari pihak manapun. Semakin cepat penyelesaian ini lebih baik, mengingat kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun tidak menutup kemungkinan pelapor (Mrs. Lin) mencabut laporan penggelapan dan penipuan terlapor.

Dalam kondisi suami ibu yang dalam kondisi sakit maka pihak keluarga bisa meminta penangguhan penahanan atau penangguhan sakit yang sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa , penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”;. Sehingga suami ibu tidak harus ditahan secara fisik di rutan, bisa juga berupa tahanan kota, penahanan rumah hal ini sesuai dengan isi Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi: “Jenis penahanan dapat berupa: (a) Penahanan Rumah Tahanan Negara; (b) Penahanan Rumah; (c) Penahanan Kota”

Demikian solusi yang coba kami tawarkan.semoga kasus yang keluarga ibu hadapi segera menemui titik terang.

 

Tim BKBH UMM

law_corner@yahoo.com

 

 

 

Shared: